Disadap, RI Takkan Berani Putuskan Hubungan Diplomatik dengan AS

Meski kabar penyadapan berhembus menimpa Indonesia yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat (AS), pemerintah tidak bisa asal langsung memutuskan hubungan diplomasi. Wacana pemutusan diplomasi ini muncul lantaran pemerintah dianggap takut dan kurang tegas dengan isu penyadapan ini.



Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, pemutusan hubungan diplomatik imbas dari peristiwa tersebut sulit terjadi.



"Terlalu jauh mas. Diplomasi itu spektrumnya sangat luas, dari A sampai Z. Ada bagian-bagian tertentu hubungan negara yang terganggu tapi hal lain tetap dijaga, berlanjut," ujarnya usai acara diskusi SindoRadio, Jakarta, Jumat (9/11/2013). Dilansir Okezone.



Menurutnya, sikap pemerintah yang melakukan pemanggilan duta besar dan meminta klarifikasi terkait masalah ini merupakan suatu tindakan yang sangat serius.



"Kalau suatu negara sudah panggil duta besar dan menyampaikan ketidaksenangan, dalam adab atau tata hubungan antarnegara adalah salah satu ekspresi yang sangat jelas," jelasnya.



Sementara Pengamat Hubungan Internasional LIPI Ganewati Wulandari mengatakan, pemutusan hubungan diplomatik harus mengkaji berbagai aspek.



"Harus dikaji juga sejauh mana efektifitas dengan pemutusan diplomatik itu, nilai kerugian untuk kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Apa dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika itu manfaat positifnya apa? Apakah malah tidak merugikan?" imbaunya.



Ganewati menakar, AS bukanlah negara yang kecil. AS merupakan negara memiliki kemampuan finance dan daya dukung militer dia yang global.



"Apakah kita siap untuk itu? Kita jangan lupa untuk ekspor saja untuk AS itu kan menjadi negara yang prioritas ekspor kan. Itu dalam konteks perdagangan," ujarnya.



"Lalu, dalam konteks keamanan regional apa kaha kita akan mampu, kita tidak punya back-up an Amerika untuk menghadapi Laut china selatan. Jadi itu menurut saya hal-hal yg perlu kita pikirkan," papar Ganewati.



Dia mengingatkan kembali, ketika AS melakukan embargo militernya kepada Indonesia. Betapa sulitnya, militer Indonesia ketika membutuhkan sukucadang untuk alutsista yang ada.



"Itu hanya satu skrup dalam konteks hubungan dengan AS, karena semua peralatan kita buatan AS. Kita mau gagah-gagahan secara riil? Memang kita ada ketergantungan. Alutsista kita itu sebagian besar dari AS," ujarnya.