Malik Mahmud: “Bulan-Bintang Segera Kita Kibarkan”

Malik Mahmud Al-Haytar, pemangku Wali Negara dalam Pidatonya mengatakan, persoalan bendera Bintang Bulan harus segera diselesaikan agar bisa dikibarkan di seluruh Aceh, dari gampong-gampong hingga kantor-kantor pemerintahan di Bumi Serambi Mekah.

Hal tersebut disampaikan Malik pada Milad ke-37 GAM di kompleks Makam Pahlawan Nasional Tgk Chik Di Tiro Muhammad Saman yang juga tempat dimakamkan pendiri GAM, Tgk Chik Di Tiro Muhammad Hasan, di Gampong Meureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Rabu (4/12).

“Kita berdoa kepada Allah agar persoalan bendera sebagai wujud kekhususan Aceh segera selesai agar bisa kita naikkan dari gampong-gampong hingga kantor-kantor pemerintahan,” ujarnya Malik dalam pidato berbahasa Aceh.

“Apakah kita siap menegakkan bendera Bintang Bulan?” tanya Malik disambut jawaban siap oleh seribuan hadirin yang hadir.

Malik Mahmud juga mengomentari polemik lembaga Wali Nanggroe dan lambang/bendera Aceh yang rancangan qanun (perda)-nya belum disetujui pemerintah pusat.

“Walau demikian kita menyikapinya dengan bijak. Namun, pemerintah pusat wajib mengakui dan menghormati Aceh sebagai sebuah pemerintahan yang bersifat khusus, seperti tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh,” katanya.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 1B yang berbunyi; Negara mengakui dan menghomati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Serta ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pidatonya, Malik Mahmud juga mengutip wasiat yang pernah diucapkan Tgk Muhammad Hasan Di Tiro.

“Tidaklah bermartabat suatu bangsa jika bangsa tersebut tidak menjungjung ilmu pengetahuan. Karena itu, kita wajib mengajarkan anak-anak kita ilmu pendidikan, agama, dan politik. Termasuk sejarah perjuangan dan ilmu-ilmu yang ditulis oleh paduka almarhum (Hasan Tiro-red). Kalau tidak kita pahami sejarah perjuangan kita, akan hilanglah arah masa depan bangsa Aceh,” katanya penuh bersemangat.

“Jadi, perjuangan politik dan pembangunan Aceh harus kita hadapi dengan penuh semangat, sabar, dan satu hati, sama seperti ketika masa perang dahulu,” tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah tampak sangat terharu saat memberi sambutan pada peringatan Milad GAM Ke-37.

Dalam salah satu bagian pidatonya, Zaini berujar, “Seandainya Teungku Hasan Tiro masih berkumpul dengan kita, beliau tentu sangat bahagia dengan perdamaian yang kita rasakan ini.”

Zaini juga mengungkapkan, “Beliau (Tgk Hasan Tiro) pernah berpesan, perdamaian ini harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Komitmen terhadap perjanjian Helsinki harus ditegakkan. Oleh sebab itu, kita harus sepakat untuk menjadikan Aceh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Komitmen ini harus benar-benar kita jaga, baik itu dari pihak rakyat Aceh maupun Pemerintah Indonesia.”

Menurut Gubernur Zaini, sebelum Presiden SBY mengakhiri tugasnya sebagai Presiden RI, Pemerintah Aceh terus melobi agar segala turunan UUPA dapat diselesaikan dengan baik. 

“Saat ini, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat telah membentuk tim khusus untuk itu,” demikian Gubernur Zaini Abdullah. (*/serambi)