Mahfud: “Demokrasi di Indonesia Sesat!”

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai demokrasi Indonesia saat ini sudah ternoda dan menuju kedalam jalan sesat.

"Barisan KAHMI ke depan harus lebih rapi, bawa estafet perjuangan para pendahulu yang telah berjasa pada Republik ini mendirikan bangsa, dan memperjuangkan nilai - nilai maslahat bagi NKRI. Lalu berbicara soal demokrasi selama era reformasi, demokrasi kita berada di dalam kegelapan di tengah kesesatan. Noda terhadap demokrasi dimulai saat awal-awal reformasi," katanya Minggu (29/09/2013), saat menjadi pembicara sekaligus sebagai Koordinator Presidium KAHMI di Aula Balaikota Depok.

Mahfud mencontohkan, saat awal-awal reformasi, terdapat pemilihan di sebuah kabupaten di Yogyakarta. Ternyata calon yang lemah bisa menang karena ternyata mengeluarkan kocek bayaran.

"Untuk anggota DPRD. Di karantina di hotel. Yang tadinya tak pantas, jadilah bupati saat itu. Pemilu tahun 1999 juga, kebablasan melahirkan kebebasan yang berlebih," ungkapnya.

Namun Mahfud mengakui bahwa era reformasi selama 15 tahun membawa kemajuan yang cukup signifikan. Dulu, kata dia, demokrasi berjalan semu dimana pemerintahan yang timbul saat itu hegemoni, dikuasai Golkar dan tak ada hak yang substantif bagi rakyat untuk mengekspresikan diri.

"Kalau mau reformasi harus dimulai dari reformasi politik. Muncul dari kekuasaan politik, yang menggumpal. Politik yang mau kita reformasi, kesepakatannya pada waktu itu adalah amandemen UUD 1945.

Ketika berlaku pada masa pertama, saat itu pemerintah otoriter, ketika Pak Harto berkuasa mengatakan jalankan Pancasila dan UUD 1945, justru saat itu dilakukan operasi 'sesar' menurunkan Soeharto, dioperasi di luar jalan konstitusi," paparnya.

Mahfud menilai dulu UUD 1945 yang asli ternyata di dalam faktanya telah melahirkan otoriterisme. Itu sebabnya parpol-parpol pada saat itu menyatakan agenda utama reformasi adalah amandemen UUD 1945.

"Apakah amandemen ini bawa hasil atau tidak, sebenarnya beberapa catatan positif, dari era reformasi, pemilu sekarang jauh berjalan lebih demokratis dibanding era orde baru. Namun demokrasi saat ini banyak transaksi besar, demokrasi transaksional. Demokrasi yang dicapai karena orang mampu membayar," tukasnya. (*/okezone)