Perundingan Palestina-Israel Gagal lagi, Siapa Biang Keroknya?

Perundingan Palestina – 'Israel' yang digalang dan disponsori Amerika kembali kandas setelah berlangsung selama sekitar setahun yang sebelumanya mandek selama sekitar empat tahun. Tak ingin disebut gagal, pihak Amerika berusaha menekan otoritas Palestina agar mau memperpanjang masa perundingan selama setahun lagi dengan jaminan 'Israel' akan membebaskan gelombang keempat tawanan lama Palestina dari penjara Zionis.



'Israel' secara riil memberikan ancaman serius akan memberikan sanksi. Baik langkah AS atau 'Israel' dilakukan agar Palestina tak bertolak ke PBB dan lembaga di bawahnya, terutama Mahkamah Pidana internasional di Den Haag yang akan mengadukan 'Israel' sebagai penjahat perang. Palestina yang merasa selalu dijadikan korban dan dipermainkan berusaha mengambil langkah penyelamatan ke Jenewa untuk bisa menguber 'Israel' ke jalur hukum sebagai penjajah.



Namun 'Israel' memainkan kartu lama dengan memblokade Otoritas Palestina dari sisi dana dan memutuskan semua komunikasi pejabatnya. Kerry berjanji akan mengevaluasi usaha perundingannya dan menuding 'Israel' bertanggunjawab atas kegagalan ini karena menolak membebaskan tawanan Palestina gelombang keempat.



Padahal menurut pengamat Palestina Majeed Syekh, meski Palestina menyetujui perpanjangan perundingan tak ada jaminan terhadap perundingan itu dan hanya akan kembali kepada titik nol seperti perundingan yang terjadi dengan Ehud Barack tahun 2000 atau dengan Ehud Olmert paada tahun 2008.



Buktinya, Netenyahu sampai kini masih mengulur-ulur janjinya sendiri di Par Eilan, Washintgon dan New York. Puluhan tahun perundingan digelar seperti. Penyebabnya karena 'Israel' tidak pernah serius dan selalu kemaruk memperluas wilayah jajahan untuk membangun pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, tegas Majeed.



Bagi Majeed, dalam kolomnya di Elhayat London, perundingan dipastikan tidak akan menghasilkan solusi riil bahkan 'Israel' akan semakin menggila dalam menguasai wilayah Palestina, menekan, menindas, mengusir, membuat undang-undang rasis aparteheid. Sementara Amerika tidak akan bisa menekan berdirinya negara Palestina merdeka di atas wilayah jajahan 1967.



Bukan karena Netanyahu dan pemerintahan kanan menolak hal itu akan tetapi karena status quo pembangunan wilayah pemukiman Yahudi sudah melampaui batas yang tidak memungkinkan lagi berdirinya negara Palestina merdeka di wilayah jajahan 1967 (Tepi Barat, Al-Quds dan Jalur Gaza). Di samping karena Amerika menurut Netentahu bisa disetir denga mudah oleh pemerintah 'Israel'.



Secara riil, kesepakatan perundingan yang kali ini disebut Frame work hanyalah memananej konflik dan bukan memecahkan konflik. Amerika melalui Obama hanya berpura-pura menekan Netanyahu agar membekukan pemukiman karena dia tahu 'Israel' tak akan melakukannya.



Walhasil, perundingan ini hanya memuka kedok wajah asli arogansi 'Israel' dan Amerika yang hanya memutar-mutar masalah bukan memecahkannya.



Yang lebih berbahaya lagi jika perundingan akan digelar ke depan dengan cara yang berbeda. Dimana perudingan akan dimulai dengan persyaratan dari 'Israel' yang kemudian diamini oleh Amerika dan Arab sehingga Palestina akan terisolasi kuat dan dipaksa menerima syarat 'Israel' itu. Jika dilanjutkan, perundingan tidak akan mampu mengakhiri penjajahan dan otoritas Palestina hanya ikut dalam memanjen konflik dan bukan menyelesaikan masalah.



Kolumnis Palestina lainnya Adil Shifti dalam kolomnya di Ettihad Emirat menilai faktor kegagalan perundingan dikarenakan oleh persepsi yang berbeda dari 'Israel' dan Palestina soal perdamaian itu sendiri. Secara negatif, 'Israel' memandang perdamaian adalah bukan tidak dalam kondisi perang, tidak ada aksi protes dan tidak ada aksi perlawanan dari Palestina. Karena itu, jika pihak Palestina menghentikan semua bentuk perlawanan atas penjajah, 'Israel' akan mengatakan perdamaian dengan Palestina sudah terwujud.



Padahal perdamaian yang hakiki menuntut adanya langkah-langkah positif; seperti itikad baik mendukung rekonsiliasi, mengembalikan hak yang dirampas, mengganti tindakan aniaya, dan mengkristalkan visi bersama di masa depan serta memahami secara sensitif harga diri dan kemanusiaan pihak yang lebih lemah. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan maka hasilnya adalah penghinaan dan bukan rekonsiliasi, kebencian serta dendam dan bukan visi bersama di masa depan.



Namun miliu kejahatan inilah yang ditanamkan oleh kesepakatan Farsai pasca perang Dunia I dan peninggalan Hitler setelah berkuasa semena-mena.



Lebih jauh Shifti menilai, dalam perundingan 'Israel' dan Palestina kali ini, Palestina diminta agar mengakui 'Israel' sebagai negara untuk bangsa Yahudi. Ini berarti bukan bukan hanya mencerabut hak Palestina untuk kembali ke kampung halaman mereka namun mengizinkan 'Israel' melakukan segala tindakan rasis sesuai dengan “cap yahudi”.



Selain itu, perundingan kali ini juga ada tuntutan agar 'Israel' menempatkan pasukannya di lembah Jordania yang mungkin dianggap sebagai langkah menjaga keamanan. Namun sebenarnya ini menunjukkan hegemoni kekuatan 'Israel'.



Shifti menambahkan faktor kegagalan perundingan lain terletak pada Amerika yang mengklaim menjadi mediator yang bersih dan berimbang namun di sisi lain mendukung eksistensi penjajahan dan proyek perluasan pemukiman Yahudi dan bahkan menggelontorkan bantuan ekonomi dan militer tak kira-kira serta menghalangi secara berkala segala resolusi PBB yang mengecam 'Israel'.



Sementara menurut Fahdi Khitan kolumnis Jordania di harian Al-Ghad menilai Palestina ikut dalam memperkeruh masalah. Di satu sisi Otoritas Palestina selalu siap mengorbankan prinsip-prinsip Palestina dan meneken kesepakatan dengan 'Israel' dengan mengorbankan hak-hak bangsanya. (*/in-Palestina)