Pemerintahan Bersatu Palestina Terbentuk, Israel Meradang

Pemerintah bersatu Palestina yang baru telah terbentuk dan dilantik. Hal ini menandai langkah kunci untuk mengakhiri keretakan besar antara faksi-faksi di Tepi Barat dan Gaza. Presiden Palestina Mahmoud Abbas memuji hal tersebut.

"Halaman hitam dalam sejarah telah berubah selamanya," kata Abbas seperti dikutip BBC, Senin (6/2/2014).

Kedua belah pihak, Hamas dan Fatah yang terpisah sejak Hamas memenangkan pemilihan umum pada tahun 2006 dan digulingkan Fatah dari Gaza pada 2007. Keduanya kini bersatu.

Bersatunya dua faksi tersebut membuat Israel geram. Israel mengatakan tidak akan berurusan dengan pemerintah Palestina yang didukung oleh Hamas, yang bersumpah menghancurkan Israel .

Israel menghentikan perundingan damai yang dilanda krisis dengan Palestina pada April 2014 lalu dalam menanggapi pengumuman kesepakatan rekonsiliasi.

Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel dan negara-negara lain menentang pembicaraan damai. Meskipun Presiden Abbas mengatakan pemerintah baru akan mematuhi kesepakatan sebelumnya.

17 Menteri

Pemerintah baru terdiri dari 17 menteri independen dan akan bertugas mengorganisir pemilu yang akan diadakan dalam waktu 6 bulan. Ini dipimpin oleh Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah .

Para menteri mengambil sumpah jabatan dalam sebuah upacara yang disiarkan televisi di kompleks Presiden Abbas di Ramallah .

"Hari ini, dengan pembentukan pemerintah konsensus nasional, kami mengumumkan akhir dari sebuah divisi Palestina yang telah merusak nasional kita," kata Presiden Abbas .

"Halaman hitam ini dalam sejarah telah berubah selamanya."

Tiga pejabat baru yang tinggal di Gaza tak diizinkan oleh Israel menyeberang ke Tepi Barat untuk mengikuti pelantikan tersebut.

Israel ketat mengontrol bagi orang yang keluar Gaza ke wilayahnya sebagai bagian dari apa yang disebutkan keamanan untuk mencegah serangan.

Peringatan Israel

Keputusan Presiden Abbas untuk rekonsiliasi dengan Hamas telah dikecam oleh Israel . Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mendesak para pemimpin dunia untuk tidak terburu-buru untuk mengakui pemerintah baru .

"Hamas adalah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel, dan masyarakat internasional tidak harus menerimanya. Itu tidak akan mendukung perdamaian. Itu akan memperkuat teror," kata Netanyahu dalam pertemuan kabinet pada hari Minggu .

Israel mengatakan akan menghentikan semua hal itu. Sementara AS yang telah mensponsori pembicaraan damai Israel-Palestina menyatakan keprihatinannya atas peran Hamas dalam pemerintahan baru ini.

Dalam pembicaran telepon dengan Presiden Abbas, Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan pemerintah baru harus berkomitmen untuk prinsip-prinsip non-kekerasan , pengakuan Negara Israel, dan penerimaan dari perjanjian sebelumnya dengan itu.

Ketika Hamas dan Fatah membentuk pemerintahan koalisi pada 2006, negara-negara AS dan Barat lainnya menahan bantuan yang jumlahnya jutaan dolar kepada Palestina karena partisipasi Hamas.

Pemerintah pimpinan Hamas dibubarkan Presiden Abbas pada Juni 2007 dalam langkah yang tidak diakui oleh Hamas. Pembubaran itu sehari setelah pasukan Hamas digulingkan Fatah dari Jalur Gaza.

Hamas telah terus memerintah Gaza sementara Otoritas Palestina di bawah Presiden Abbas memerintah Tepi Barat. (*reuters/lip6)